👆👀👌👉 🎯 Mengevaluasi Penjajahan Pemerintah Hindia Belanda

MengevaluasiPenjajahan Pemerintahan Hindia Belanda Masa Pemerintahan Republik Bataaf 1.Pemerintahan Herman Williem Daendels Pemerintahan Herman Williem Daendels berlangsung dari tahun 1808 sampai tahun 1811. Memperkuat pertahanan dan juga memperbaiki administrasi pemerintahan, serta kehidupan sosial ekonomi di Nusantara khususnya di tanah Jawa. Penginterpretasianterhadap sumber sejarah juga akan membantu siswa dalam menganalisis dan mengevaluasi sumber-sumber informasi kontemporer, misalnya reportase media massa atau bahkan iklan sekalipun. Pada tahun 1940-1942 pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Arschief Ordonantie yang bertujuan menjamin keselamatan arsip-arsip pemerintah NilaiKeteladanan. 1. Thomas Matulessy. Pemimpin perlawanan terhadap Belanda di daerah Saparua yang berhasil menguasai benteng Belanda dan menewaskan Residen van den Berg. 1. Jiwa pemberani tanpa kenal takut. 2. Pantang menyerah. Tetapipada masa pemerintahan kolonial hindia belanda, keadaan kembali berubah. Kegiatan monopoli di M aluku kembali di perketat. Dengan demikian beban rakyat semakin berat. Sebab selain penyerahan wajib, masih juga harus di kenai kewajiban kerja paksa, penyerahan ikan asin, dendeng, dan koki. Kalau ada penduduk yang melanggar kan ditindak tegas. C Mengevaluasi Penjajahan Pemerintah Hindia Belanda. 1. Masa Pemerintahan Republik Bataaf. Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Muncullah kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Pemerintah Belanda terus mencari bagaimana untuk mengatasi problem ekonomi. Berbagai pendapat mulai dilontarkan oleh para pemimpin dan tokoh masyarakat. Vay Nhanh Fast Money. Saturday, 19 December 2015 Masa Pemerintahan Republik Bataaf Pemerintahan Herman Williem Daendels 1808-1811 Memperkuat pertahanan dan juga memperbaiki administrasi pemerintahan, serta kehidupan sosial ekonomi di Nusantara khususnya di tanah Jawa Daendels adalah kaum patriot dan liberal dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Revolusi Perancis Daendels ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia. Liberte= kabebasan Egalite=Kebersamaan Fraternite=Persaudaraan ia ingin memberantas praktik-praktik feodalisme. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih dinamis dan produktif untuk kepentingan negeri induk Republik Bataaf Daendels melakukan beberapa langkah strategis, terutama menyangkut bidang pertahanan-keamanan, administrasi pemerintahan, dan sosial ekonomi Bidang pertahanan dan keamanan Memenuhi tugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Daendels melakukan langkah-langkah 1. Membangun benteng-benteng pertahanan baru 2. Membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujungkulon. Namun pembangunan pangkalan di Ujungkulon boleh dikatakan tidak berhasil 3. Meningkatkan jumlah tentara, dengan mengambil orang-orang pribumi karena pada waktu pergi ke Nusantara, Daendels tidak membawa pasukan. Oleh karena itu, Daendels segera menambah jumlah pasukan yang diambil dari orang-orang pribumi, yakni dari orang menjadi orang 4. Membangun jalan raya dari Anyer Jawa Barat, sekarang Provinsi Banten sampai Panarukan ujung timur Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur sepanjang kurang lebih km. Jalan ini sering dinamakan Jalan Daendels. Pelaksanaan program pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan tersebut telah merubah citra Daendels. Pada awalnya Daendels dikenal sebagai tokoh muda yang demokratis tetapi berubah menjadi seorang yang diktator Daendels juga mengerahkan rakyat untuk kerja rodi. Dengan kerja rodi itu maka rakyat yang sudah jatuh miskin menjadi semakin menderita, apalagi kerja rodi dalam pembuatan pangkalan di Ujungkulon, karena lokasi yang begitu jauh, sulit dicapai dan penuh dengan sarang nyamuk malaria. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian banyak rakyat Hindia yang jatuh sakit bahkan tidak sedikit yang meninggal. Bidang Pemerintahan Ia banyak melakukan campur tangan dan perubahan dalam tata cara dan adat istiadat di dalam kerajaan-kerajaan di Jawa. misalnya harus memberi hormat kepada raja, tidak boleh memakai payung emas, kemudian membuka topi dan harus duduk di kursi yang lebih rendah dari dampar kursi singgasana raja, Daendels tidak mau menjalani seremoni yang seperti itu. Ia harus pakai payung emas, duduk di kursi sama tinggi dengan raja, dan tidak perlu membuka topi. Bidang Peradilan Daendels membentuk tiga jenis peradilan 1 peradilan untuk orang Eropa, 2 peradilan untuk orang-orang Timur Asing, dan 3 peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibentuk di setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja termasuk orang-orang Eropa, dan Timur Asing. Bidang sosial-ekonomi Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakartadan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta 2. Pemerintahan Janssen 1811 Pada bulan Mei 1811, Daendels dipanggil pulang ke negerinya. Ia digantikan oleh Jan Willem Janssen. Janssen dikenal seorang politikus berkebangsaan Belanda. Sebelumnya Janssen menjabat sebagai Gubernur Jenderal diTanjung Harapan Afrika Selatan tahun 1802-1806. Pada tahun 1806 itu Janssen terusir dari Tanjung Harapan karena daerah itu jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1810 Janssen diperintahkan pergi ke Jawa dan akhirnya menggantikan Daendels pada tahun 1811. Janssen mencoba memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan Daendels. Namun harus diingat bahwa beberapa daerah di Hindia sudah jatuh ketangan Inggris. Sementara itu penguasa Inggris di India, Lord Minto telah memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Pulau Penang untuk segera menguasai Jawa. Raffles segera mempersiapkan armadanya untuk menyeberangi Laut Jawa. Pengalaman pahit Janssen saat terusir dari Tanjung Harapan pun terulang PadaTanggal 4 Agustus 1811 sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia Beberapa minggu berikutnya, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1811 Batavia jatuh ke tangan Inggris. Janssen berusaha menyingkir ke Semarang bergabung dengan Legiun Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta serta Surakarta. Namun pasukan Inggris lebih kuat sehingga berhasil memukul mundur Janssen beserta pasukannya Janssen kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang Penyerahan Janssen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya Kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Perjanjian Kapitulasi Tuntang Pemerintah Belanda harus menyerahkan Indonesia ke Inggris. Orang-orang Belanda menjadi tawanan perang Inggris. Orang-orang Belanda diperkerjakan dalam pemerintahan Inggris. Hutang belanda tidak menjadi tanggungan Inggris. - Sebuah koloni, menurut pemikiran para penakluk dan pedagang asal Eropa abad ke-16 dan 17, adalah wilayah yang seharusnya menghasilkan keuntungan. Demikian tulis Bartholomew Landheer dalam "The Netherlands East Indies Come of Age" Netherlands Information Bureau, 1942. VOC alias Kompeni yang didirikan pada 1602, menjalankan betul pendapat ini. Mereka imbuh Landheer, menjadi simbol semangat komersial, dorongan kewirausahaan, dan keberanian untuk mengarungi lautan ala Belanda dalam menghasilkan keuntungan dari koloninya Hindia di Timur Jauh ini membuat Belanda terbebas dari cap buruk yang digaungkan orang-orang Portugis, yakni “isla inutiles” atau “tanah tak berguna”. Pendapatan VOC dari Hindia Belanda menurut perkiraan Oscar Gelderblom dalam "The Formative Years of the Modern Corporation" The Journal of Economic History, Vol. 73 2013 mencapai 4 juta gulden saban tahunnya, setara dengan $240 juta atau Rp3,6 triliun dengan kurs saat Kompeni memberikan uang melimpah kepada Belanda terjadi karena perusahaan ini tak dijalankan selayaknya perusahaan pada merujuk penuturan Gelderblom, Cornelis de Houtman berangkat ke Nusantara pada 1595, dan kembali dua tahun kemudian dengan tangan hampa karena pendapatan yang diperolehnya tak sebanding dengan biaya bakal Kompeni melanjutkan estafet pada 1598 dengan terlebih dulu melakukan revolusi, yakni memperkenalkan sistem "beperkte aansprakelijkheid" alias tanggung jawab terbatas untuk para investornya, yang memastikan pemberi modal tak merugi melebihi modal yang disetorkan jika ekspedisi tak membuahkan hasil. Dan untuk memastikan perusahaan rintisan ini menjadi Kompeni yang mendulang hasil manis, Belanda memberikan keistimewaan berupa “staatsbedrijf” alias kemampuan untuk bertindak selayaknya negara. VOC berhak membentuk kekuatan militer, melakukan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang, dan menerbitkan mata uang untuk melakukan monopoli Belanda menciptakan negara berkedok perusahaan atau negara dalam negara-meminjam frasa yang dilontarkan Simon Schama dalam The Embarrassment of Riches 1987, menghasilkan “kekayaan yang memalukan.”Memalukan karena dengan membuat Kompeni yang memiliki kekuasaan selayaknya negara, Belanda tak menganggap penduduk pribumi Hindia Belanda sebagai manusia alias hanya objek milik perusahaan. Praktik mengeruk kekayaan tak berperikemanusiaan ini, seabad selepas Kompeni didirikan, ditentang sebagian masyarakat Belanda. Pencerahan dan Ide Persemakmuran Belanda Dalam "Indonesia and the Origins of Dutch Colonial Sovereignty" The Far Eastern Quarterly, Vol. 10 1951, Justus M. van der Kroef menyebut munculnya tentangan terhadap Kompeni, dalam konteks berperilaku selayaknya negara, merupakan buah dari menggemanya konsep "kedaulatan nasional" di Eropa sejak abad ke-18 sebagai residu dari Revolusi Prancis dengan semangat ini mendorong pelbagai negara di Eropa berlomba-lomba melakukan perubahan dengan mulai menjunjung tinggi hak-hak individu dan melakukan reformasi pemerintahan. Namun, di saat yang sama, perusahaan mereka di negeri-negeri jauh seperti VOC Belanda dan British East India Company Inggris tak perusahaan-perusahaan tersebut dianggap tak mencerminkan jatidiri Eropa pasca Revolusi Prancis. Hal ini ditentang khususnya oleh intelektual Prancis bernama L'Abbe Guillaume T. Raynal lewat publikasinya pada 1770-an berjudul “Histoire Philosophique et Politique des Etablissements et du Commerce des Européens dans les deux Indes”. L'Abbe Guillaume T. Raynal menyebut Belanda sebagai "negeri munafik karena meskipun telah menghapus praktik korupsi di dalam negeri, tetap mempertahankan praktik bejat ini di koloninya lewat Kompeni.” Padahal, tegas Raynal, “hak alamiah orang-orang Eropa juga seharusnya berlaku bagi 'orang biadab yang mulia' noble savage di Afrika dan Asia.” Sementara dalam buku berjudul Consideration on Indian Affair 1772, cendekiawan Inggris bernama William Bolts, menyatakan kehadiran perusahaan seperti Kompeni dan EIC “melecehkan kedaulatan suatu negara Eropa karena pemberian 'kedaulatan' terhadap mereka perusahaan, membuat sekelompok pedagang memiliki kekuasaan yang tak seharusnya mereka miliki [...] Padahal, secara alamiah manusia merupakan subjek hukum dari negara/kerajaan, bukan perusahaan.” Dua publikasi ini, menurut van der Kroef “sukses mengguncang Eropa.”Ditulis orang Prancis dan Inggris dalam bahasa mereka masing-masing, awalnya dua publikasi ini tak terdengar para pejabat Belanda. Namun, setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh penerbit lokal bernama Gosse, karya Raynal dan Bolts akhirnya terdengar juga di Belanda. Hal ini kemudian mendorong munculnya diskursus tentang pembubaran Kompeni dan perusahaan asal Eropa sejenis. Terlebih, berbarengan dengan kemunculan pencerahan ini, perusahaan-perusahaan tersebut kian terjerembab dalam pusaran korupsi. Masalah kritis ini menurut Edmund Burke dalam “The Cambridge History of British Empire,” timbul karena status "negara dalam negara" menyulitkan pemerintah yang paling bijak dan jujur sekalipun untuk memperbaiki penyalahgunaan kekuasaan yang didelegasikan dari jarak jauh."Pejabat-pejabat EIC dan Kompeni menghasilkan kekayaan yang tak terukur dan mereka dilindungi oleh kekuatan dari kekayaan yang diperoleh secara buruk itu,” imbuhnya. Karena Pemerintah Belanda dan Kompeni dikendalikan oleh orang-orang yang sama, yakni oligarki pedagang, maka munculnya diskursus tentang pembubaran Kompeni awalnya tak diindahkan. Alasannya, tersirat dalam sebuah ungkapan Belanda "Indie Verloren, Rampspoed Geboren” Hindia Hilang, Kesengsaraan Datang, Kompeni dengan kuasa ala negaranya atas Hindia Belanda keburu bertransformasi menjadi sokoguru ekonomi Belanda. Para pejabat Pemerintah Belanda dan Kompeni lebih menghendaki pemberian "redelijke beschaving" atau "peradaban yang masuk akal" kepada Hindia Belanda, alih-alih membubarkan tiga dekade sebelum abad ke-18 berakhir, Belanda kemudian menghendaki “Netherlands Commonwealth”, yakni memberikan sedikit kekuasaan pada Hindia Belanda untuk mengurusi dirinya sendiri sambil mengizinkan Kompeni tetap menjalankan aktivitasnya di Hindia Belanda dengan kekuasaan yang ini tak begitu saja dijalankan Belanda. Pasalnya, Prancis dan Inggris telah melakukannya terlebih dulu dan berakibat buruk. Dalam menjalankan semangat pencerahan bagi koloninya, Prancis dan Inggris menerima dua hasil berbeda. Bagi Inggris, setelah EIC berada di bawah pengawasan Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Tertinggi di Kalkuta British Raj, pencerahan ini membuat EIC tidak terlalu pencerahan yang dihadirkan Prancis untuk koloninya, khususnya di San Doming Santo Domingo, membuat populasi Negro di bawah kekuasan Toussaint I’Ouverture alias “Napoleon Hitam”, memberontak dan memutuskan semua hubungan dengan Prancis. Infografik Mozaik Netherlands Commonwealth. yang dialami Inggris dan Prancis tentu tak dikehendaki Belanda. Terlebih, tulis van der Kroef dalam "Indonesia and the Origins of Dutch Colonial Sovereignty" The Far Eastern Quarterly, Vol. 10 1951, tak seperti Inggris, dalam tubuh Belanda tak ada persatuan dan kepedulian terhadap kepentingan nasional, sehingga pencerahan untuk Hindia Belanda hanya jadi omong setelah Inggris mengakui kemerdekaan Amerika Serikat pada 1783 lewat Perjanjian Paris, serta kian terpuruknya Kompeni dalam lingkaran korupsi, Belanda akhirnya melakukan pencerahan di Hindia Belanda. Mereka mengeluarkan perintah atas nama Pemerintah Provinsi Holland provinsi yang memiliki saham terbesar di Kompeni yang mengharuskan direktur Kompeni memberikan informasi aktivitas perusahaannya. Sialnya, perintah ini diterbitkan secara rahasia, hanya diketahui Pemerintah Provinsi Holland dan direktur Kompeni, tanpa melibatkan pemilik saham lain-pemerintah provinsi lain dan bahkan pemerintah pusat. Ini dilakukan karena Pemerintah Provinsi Holland masih waswas usahanya mengendalikan Kompeni berbuah malapetaka "Indie Verloren, Rampspoed Geboren” Hindia Hilang, Kesengsaraan Datang.Namun, karena korupsi di Kompeni kian tak tertolong, 13 tahun kemudian perintah tersebut diketahui pemilik kepentingan lain di Kompeni. Dimulai dengan investigasi yang dilakukan sejak 15 Juni 1795 terhadap Kompeni yang menyatakan bahwa "Kompeni bobrok", maka pada 24 Desember 1795 Kompeni akhirnya saat itu, hingga Kompeni benar-benar bubar pada 31 Desember 1799, kekuasaan terbatas dalam memerintah diberikan Belanda kepada Hindia Belanda. Seturut laporan Dirk van Hogendorp berjudul "Berigt" pada 1799, pemberian kekuasaan terbatas ini-seperti yang dilakukan Inggris terhadap koloninya-semata-mata untuk mengeruk keuntungan dari Hindia Belanda yang lebih besar dibandingkan yang pernah diberikan Kompeni. "Orang Inggris, karena administrasi mereka lebih baik dan memberikan kepemilikan tanah kepada penduduk pribumi, membuat koloni mereka jauh menguntungkan dibandingkan sebelumnya era EIC [...] Terjadi karena dengan membebaskan mereka, kepentingan komersial menjadi lebih terukur,” kekuasaan beralih dari Kompeni ke tangan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, pendapatan yang diperoleh Belanda atas tanah jajahannya itu tak terlalu jauh dari prediksi laporan Dirk van Hogendorp. Di sisi lain, semangat pencerahan ini menciptakan mimpi buruk bagi Belanda karena kemudian melahirkan semangat nasionalisme kaum pribumi. Semangat ini, merujuk studi yang dilakukan Homer G. Angelo dalam "Transfer of Sovereignty Over Indonesia", misalnya, sebelumnya tak pernah ada secara alamiah di dalam pribadi-pribadi pribumi Hindia Belanda. - Sosial Budaya Penulis Ahmad ZaenudinEditor Irfan Teguh Pribadi I. PILIHAN GANDA 1. D 2. B 3. A 4. D 5. A 6. C 7. A 8. C 9. A 10. C 11. E 12. D 13. A 14. B 15. A 16. C 17. A 18. A 19. C 20. E II. ESSAI 1. Awalnya menurut Perancis, Daendels adalah kaum patriot dan liberal dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Revolusi Perancis. Di dalam beberapa pidatonya, Daendels tidak lupa mengutip semboyan Revolusi Perancis. Daendels ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia. Oleh karena itu, ia ingin memberantas praktik-praktik feodalisme. Namun ketika menjabat sebagai gubernur jenderal, sifat tersebut hilang. Daendels menjadi pemimpin yang kejam dan otoriter. Kebijakan yang dikeluarkan sangat menyengsarakan penduduk Hindia Belanda hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Bahkan ia dijuluki si tangan besi. Daendels juga merupakan pemimpin yang korup hingga akhirnya ia diberhentikan sebagai gubernur jenderal dan digantikan oleh Jansen. Hikmah yang dapat diambil dari ketokohan Daendels adalah menjadi figur pemimpin yang baik. Ketika belum mendapatkan jabatan tinggi, sangat mudah untuk memiliki karakter baik bahkan dengan cita-cita baik. Namun ketika telah menjadi pemimpin yang besar akan sangat sulit mempertahankan karakter tersebut. Tak jarang pemimpin yang tadinya bersih terjerumus kedalam hal negatif. Maka dari itu perlulah disadari bahwa mempertahankan ideologi dan karakter yang baik sangat penting. Karena hal tersebut sangat melekat dan berat. Jadilah pemimpin yang selalu konsisten dengan kebaikan serta selalu mementingkan kemaslahatan hidup orang banyak. 2. Kebijakan dan program land rent yang dicanangkan Raffles tersebut tidak terlepas dari pandangannya mengenai tanah sebagai faktor produksi. Menurut Raffles, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah. Dengan demikian sudah sewajarnya apabila penduduk Jawa menjadi penyewa dengan membayar pajak sewa tanah dari tanah yang diolahnya. Pajak dipungut perorangan. Jumlah pungutannya disesuaikan dengan jenis dan produksi tanah. Tanah yang paling produktif akan membayar pajak sekitar 1/2 dari hasil dan tanah yang paling tidak produktif hanya 1/4 dari hasil. Kalau dirata-rata setiap wajib pajak itu akan menyerahkan sekitar 2/5 dari hasil. Setelah itu petani bebas menggunakan sisanya. Pajak merupakan salah satu alternatif pembiayaan Negara untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang karena penentuan nasib Negara ditentukan oleh rakyat sendiri, dan menentukan rencana pembiayaan Negara melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas memungut dana masyarakat berupa pajak khususnya pajak pusat dilakukan oleh Departemen Keuangan, yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan adanya asas desentralisasi dalam Negara kesatuan Indonesia, yang menentukan bahwa daerah merupakan rumah tangga sendiri maka daerah diberikan pula wewenang untuk mengatur rumah tangganya, dan diberikan wewenang untuk memungut pajak tertentu dan pungutan lain yang disebut retribusi. Maka dengan melihat kedua sistem terebut jelaslah berbeda. Sistem land rent mengatakan bahwa tanah dimiliki oleh pemerintah sedangkan sistem pajak, tanah dapat kita miliki hanya saja dikenakan biaya sesuai dengan jenis dan luas tanah. Selain itu pelaksanaan pemerintahan Raffles sudah banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Terlebih unsur penjajah tidak bisa dihapuskan ketika itu. Sedangkan sistem pajak saat ini sudah adil dan tidak memberatkan apabila benar-benar dikelola sesuai dengan fungsinya. Hal ini dikarenakan sistem pajak akan dikembalikan kepada rakyat sedangkan sistem land rent diambil pemerintah keuntungannya. 3. Dampak Kapitulasi Tuntang adalah jatuhnya Hindia Belanda ketangan Inggris. Pemerintah Belanda menyerahkan ketangan Inggris yang menjadi pintu gerbang pelaksanaan Land Rent. Walaupun sebenarnya tidak berpengaruh banyak untuk Indonesia karena sama jatuh ketangan Penjajah. Disini posisi pribumi sama-sama dirugikan 4. Dampak Konvensi London adalah jatuhnya Hindia Belanda dari Inggris kembali ketangan Belanda. Inggris yang hanya sebentar memegang Hindia Belanda harus menyerahkan kekuasaan ketangan Belanda. Dengan begitu Hindia Belanda kembali dijajah Belanda yang merupakan pintu gerbang sistem tanam paksa dan ekonomi liberal. Dalam hal ini pribumi juga dirugikan karena sistem yang diterapkan pada dasarnya hanya menyengsarakan rakyat. 5. Tidak karena pada dasarnya Raffles tetap melekat hakikat sebagai penjajah. Dalam pelaksanaannya banyak terjadimpenyelewengan dan sumber daya rakyat sangat rendah untuk melaksanakan sistem pembayaran sewa tanah dengan uang. 6. Kaum liberal berkeyakinan bahwa pengelolaan negeri jajahan akan mendatangkan keuntungan yang besar bila diserahkan kepada swasta, dan rakyat diberi kebebasan dalam menanam. Sedang kelompok konservatif berpendapat pengelolaan tanah jajahan akan menghasilkan keuntungan apabila langsung ditangani pemerintah dengan pengawasan yang ketat. Maka dari itu kaum konservatif mendukung pelaksanaan tanam paksa karena sistem usaha swasta menyerahkan pengelolaan tanah juga kepada swasta, sedangkan pelaksanaan sitem tanam paksa ditangani secara langsung oleh pemerintah. Kaum konservatif berpendapat bahwa pelaksanaan tanam paksa yang dikelola pemerintah akan mendapat keuntungan yang lebih besar. 7. Edward Douwes Dekker adalah pria keturunan Belanda yang tidak setuju dengan pelaksanaan tanam paksa di Hindia Belanda. Dengan nama samaran “multatuli”, ia membuat buku yang berjudul max havelaar. Buku tersebut berisi kekejaman Belanda kepada Indonesia terutama dalam pelaksanaan tanam paksa. Akhirnya pelaksanaan tanam paksa banyak ditentang yang menjadi pintu gerbang pelaksanaan politik etis. 8. Pelaksanaan Tanam Paksa itu tidak sesuai dengan peraturan yang tertulis. Hal ini telah mendorong terjadinya tindak korupsi dari para pegawai dan pejabat yang terkait dengan pelaksanaan Tanam Paksa. Tanam Paksa telah membawa penderitaan rakyat. Banyak pekerja yang jatuh sakit. Mereka dipaksa fokus bekerja untuk Tanam Paksa, sehingga nasib diri sendiri dan keluarganya tidak terurus. Sementara itu dengan pelaksanaan Tanam Paksa ini Belanda telah mengeruk keuntungan dan kekayaan dari tanah Hindia. Dari tahun 1831 hingga tahun 1877 perbendaharaan kerajaan Belanda telah mencapai 832 juta gulden, utang-utang lama VOC dapat dilunasi, kubu-kubu dan benteng pertahanan dibangun. Belanda menikmati keuntungan di atas penderitaan sesama manusia. Memang harus diakui beberapa manfaat adanya Tanam Paksa, misalnya, dikenalkannya beberapa jenis tanaman baru yang menjadi tanaman ekspor, dibangunnya berbagai saluran irigasi, dan juga dibangunnya jaringan rel kereta api. Beberapa hal ini sangat berarti dalam kehidupan masyarakat kelak. Sampai saat ini tanaman tersebut masih menjadi andalan ekspor Indoonesia. 9. Sistem tanam paksa dan ekonomi liberal merupakan sistem yang diterapkan pemerintah Belanda terhadap nusantara. Tanam paksa mewajibkan rakyat menanam tanaman yang dibutuhkan Belanda. Pengelolaan tanam paksa sepenuhnya dikelola oleh pemerintah. Sedangkan ekonomi liberal memberikan pintu gerbang pihak swasta atau asing untuk mengelola lahan. Ekonomi liberal ini akhirnya akan memunculkan banyak perkebunan, perkembangan transportasi dan urbanisasi. Masyarakat berbondong-bondong bermigrasi kekota besar atau daerah yang memiliki perkebunan. Tapi walaupun diberikan upah, upah mereka juga sangat rendah. Pada dasarnya keduanya sama-sama merugikan rakyat. Hanya saja pengelolaan sistem tanam paksa dikelola pemerintah sedangkan ekonomi liberal dicampur pihak asing atau swasta. 10. Hikmah yang dapat diambil dari masuk dan berkembangnya agama kristen di Indonesia adalah rasa saling menghargai dan toleransi antar umat beragama. Walaupun islam adalah agama mayoritas di Indonesia saat ini, namun Indonesia merupakan multikultural yang menampung banyak keanekaragaman termasuk agama. Maka dari itu sebagai sesama pemeluk agama hendaknya bisa saling menghormati. Mengevaluasi Penjajahan Pemerintahan Hindia Belanda Masa Pemerintahan Republik Bataaf Herman Williem Daendels Pemerintahan Herman Williem Daendels berlangsung dari tahun 1808 sampai tahun 1811. Memperkuat pertahanan dan juga memperbaiki administrasi pemerintahan, serta kehidupan sosial ekonomi di Nusantara khususnya di tanah Jawa. Daendels adalah kaum patriot dan liberal dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Revolusi Perancis. Daendels ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia. ia ingin memberantas praktik-praktik feodalisme. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih dinamis dan produktif untuk kepentingan negeri induk Republik Bataaf. Daendels melakukan beberapa langkah strategis, terutama menyangkut bidang pertahanan-keamanan, administrasi pemerintahan, dan sosial ekonomi. Bidang pertahanan dan keamanan Memenuhi tugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Daendels melakukan langkah-langkah Membangun benteng-benteng pertahanan baru Membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujungkulon. Namun pembangunan pangkalan di Ujungkulon boleh dikatakan tidak berhasil Meningkatkan jumlah tentara, dengan mengambil orang-orang pribumi karena pada waktu pergi ke Nusantara, Daendels tidak membawa pasukan. Oleh karena itu, Daendels segera menambah jumlah pasukan yang diambil dari orang-orang pribumi, yakni dari orang menjadi orang Membangun jalan raya dari Anyer Jawa Barat, sekarang Provinsi Banten sampai Panarukan ujung timur Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur sepanjang kurang lebih km. Jalan ini sering dinamakan Jalan Daendels. Pelaksanaan program pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan tersebut telah merubah citra Daendels. Pada awalnya Daendels dikenal sebagai tokoh muda yang demokratis tetapi berubah menjadi seorang yang diktator. Daendels juga mengerahkan rakyat untuk kerja rodi. Dengan kerja rodi itu maka rakyat yang sudah jatuh miskin menjadi semakin menderita, apalagi kerja rodi dalam pembuatan pangkalan di Ujungkulon, karena lokasi yang begitu jauh, sulit dicapai dan penuh dengan sarang nyamuk malaria. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian banyak rakyat Hindia yang jatuh sakit bahkan tidak sedikit yang meninggal. Bidang Pemerintahan Ia banyak melakukan campur tangan dan perubahan dalam tata cara dan adat istiadat di dalam kerajaan-kerajaan di Jawa. misalnya harus memberi hormat kepada raja, tidak boleh memakai payung emas, kemudian membuka topi dan harus duduk di kursi yang lebih rendah dari dampar kursi singgasana raja, Daendels tidak mau menjalani seremoni yang seperti itu. Ia harus pakai payung emas, duduk di kursi sama tinggi dengan raja, dan tidak perlu membuka topi. Para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda dan diberi pangkat sesuai dengan ketentuan kepegawaian pemerintah Belanda. Mereka mendapat penghasilan dari tanah dan tenaga sesuai dengan hukum adat. Bidang Peradilan Daendels membentuk tiga jenis peradilan 1 peradilan untuk orang Eropa, 2 peradilan untuk orang-orang Timur Asing, dan 3 peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibentuk di setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja termasuk orang-orang Eropa, dan Timur Asing. Bidang sosial-ekonomi Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta Akhir pemerintahan Daendels Kekejaman dan kesewenang-wenangan Daendels menimbulkan kebencian di kalangan rakyat pribumi maupun orang-orang Eropa. Sikapnya yang otoriter terhadap raja-raja Banten, Yogyakarta, dan Cirebon menimbulkan pertentangan dan perlawanan. Penyelewengan dalam penjualan tanah kepada pihak swasta dan manipulasi penjualan Istana Bogor. Keburukan dalam sistem administrasi pemerintahan. Louis Napoleon sebagai Raja Belanda akhirnya menarik kembali Daendels dengan pertimbangan Daendels telah berbuat secara optimal di Indonesia. Penarikan Daendels ke Belanda disertai dengan pengangkatannya sebagai seorang panglima perang yang kemudian dikirim ke medan peperangan di Russia Pemerintahan Janssen 1811 Pada bulan Mei 1811, Daendels dipanggil pulang ke negerinya. Ia digantikan oleh Jan Willem dikenal seorang politikus berkebangsaan Janssen menjabat sebagai Gubernur Jenderal diTanjung Harapan Afrika Selatan tahun 1802-1806. Pada tahun 1806 itu Janssen terusir dari Tanjung Harapan karena daerah itu jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1810 Janssen diperintahkan pergi ke Jawa dan akhirnya menggantikan Daendels pada tahun 1811. Janssen mencoba memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan harus diingat bahwa beberapa daerah di Hindia sudah jatuh ketangan Inggris. Sementara itu penguasa Inggris di India, Lord Minto telah memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Pulau Penang untuk segera menguasai segera mempersiapkan armadanya untuk menyeberangi Laut Jawa. Pengalaman pahit Janssen saat terusir dari Tanjung Harapan pun terulang PadaTanggal 4 Agustus 1811 sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia. Beberapa minggu berikutnya, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1811 Batavia jatuh ke tangan Inggris. Janssen berusaha menyingkir ke Semarang bergabung dengan Legiun Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta serta Surakarta. Namun pasukan Inggris lebih kuat sehingga berhasil memukul mundur Janssen beserta pasukannya. Janssen kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang. Penyerahan Janssen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya Kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811.

mengevaluasi penjajahan pemerintah hindia belanda